M
enteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, mengatakan, kualitas Ujian Nasional (UN) dari tahun ke tahun akan terus diperbaiki hingga tercapai suatu metode yang ideal. “Yang namanya metode itu selalu saja terus menerus terbuka untuk selalu diperbaiki, begitu juga dengan UN akan terus mengalami perbaikan hingga tercapai keidealan seperti yang kita harapkan,” katanya di Medan, Selasa.
Ia mengatakan, ada beberapa langkah yang akan terus diperbaiki pelaskanaan UN tersebut, seperti misalnya kualitas soal ujian yang semakin baik, begitu juga dengan kualitas pelaksanaannya yang juga akan kian membaik.
Kualitas soal harus mencerminkan tingkat kedalaman materi yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa ada variasi kualitas di sekolah-sekolah. Jangan sampai soal yang diujikan tersebut hanya mencerminkan kedalaman materi saja, padahal variasi kualitas sekolah sangat beragam.
Dari sisi pelaksanaan, mulai dari percetakan soal benar-benar diyakinkan dan dipastikan tidak akan ada kebocoran. Begitu juga pada saat pendistribusian soal ke sekolah-sekolah dan pada pelaksanaan hari ujian benar-benar diusahakan bebas dari usaha kecurangan. “Semua pihak akan dilibatkan dalam usaha-usaha memperkecil usaha kecurangan tersebut baik kepolisian, maupun pengawas dari perguruan tinggi,” katanya.
Demikian halnya dengan guru pengawas ujian tidak boleh dari sekolah itu sendiri, kalau tadinya guru dari sekolah A mengawasi di sekolah B dan guru sekolah B mengawasi di sekolah A, kalau sekarang tidak lagi karena seperti itu dikhawatirkan akan terjadi kerja sama di antara guru dari kedua sekolah.
Sekarang, katanya, guru dari sekolah A mengawas di sekolah B dan guru sekolah B mengawas sekolah C dan begitu seterusnya. Jadi rantainya semakin diperpanjang. “Demikian juga keterlibatan perguruan tinggi yang dijadikan sebagai pemantau dan pengawas independen,” katanya.
Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, yang tidak kalah penting adalah evaluasi setelah UN usai dilaksanakan. Evaluasi jangan sampai hanya sekedar untuk menentukan lulus tidaknya siswa, tapi justru hasil evaluasi tersebut harus digunakan untuk pemetaan.
Hasil pemetaan tersebut untuk selanjutnya akan digunakan sebagai intervensi kebijakan. Misalnya, dari hasil evaluasi diketahui di suatu kota nilai yang rendah itu adalah matematika maka selanjutnya guru-guru matematika dari kota itu akan di “up-grading”.
“Atau dari hasil evaluasi tersebut rendahnya nilai siswa karena minimnya infrastruktur, maka ke depannya di daerah tersebut akan diupayakan penambahan infrastruktur seperti fasilitas laboratorium, penambahan ruang kelas,” katanya.
